ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

 

 

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN SASARAN POKOK JANGKA PANJANG DAERAH

 
 

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005 – 2025, didasarkan pada visi RAWA MAKMUR 2025 yang selanjutnya dijabarkan pada misi-misi jangka panjang daerah. Arah pembangunan jangka panjang daerah hanya memuat hal-hal yang bersifat umum yang nantinya akan diuraikan secara lebih terinci pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 
 

1.1 Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berlandaskan Iptek dan Imtaq


 

 

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berperilaku cerdas serta berbudi pekerti luhur dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan cerminan dari perwujudan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi faktor yang menentukan dalam menjamin kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Tiga faktor utama dalam proses terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas, yakni faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor keagamaan dan budaya. Oleh karenanya ketiga faktor inilah yang menjadi fokus pembangunan dalam upaya terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

 

 

a. Pembangunan bidang pendidikan

 

 

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan secara integral untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karenanya kebijakan pendidikan diarahkan pada :

 

1) Penuntasan wajib belajar 12 tahun

 

2) Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat;

 

3) Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan memadai;

 

4) Peningkatan dan pengembangan perpustakaan;

 

5) Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien, akuntabel, transparan dan profesional;

 

 

6) Peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;

 

7) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;

 

8) Pengembangan peran dan fungsi institusi pendidikan tinggi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Utara secara berkualitas sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia secara regional.

 

 
 

b. Pembangunan bidang kesehatan

 

 

 Pembangunan kesehatan dilakukan guna terciptanya masyarakat sehat yang memiliki pola hidup sehat dengan kesadaran untuk memiliki kehidupan yang berkualitas yang dapat mendorong terlaksananya pembangunan di daerah secara optimal. Oleh karenanya pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada :

 

1) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap seluruh lapisan masyarakat;

 

2) Pemerataan pelayanan kesehatan terhadap seluruh wilayah dan masyarakat di daerah;

 

3) Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan;

 

4) Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan;

 

5) Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang aman serta pemerataan distribusinya dengan pembiayaan yang terjangkau masyarakat;

 

6) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan;

 

7) Peningkatan pengembangan sistem jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;

 

 
 

c. Pembangunan bidang agama, sosial dan budaya

 

 

 Pembangunan bidang agama, sosial dan budaya diarahkan untuk terciptanya sumberdaya manusia yang religius, berbudaya, yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari. Dalam hal ini pembangunan bidang keagamaan, sosial dan budaya terarah pada :

 

1)    Peningkatan pemahaman ajaran agama;

 

2)    Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

 

3)    Peningkatan kerukunan hidup beragama;

 

4)    Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;

 

5)    Peningkatan pelayanan keagamaan;

 

6)    Peningkatan pelayanan dan penanganan terhadap masalah sosial;

 

7)    Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

 

8)    Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional budaya dan kearifan lokal masyarakat;

 

9)    Pembinaan dan pengembangan peran serta pemuda dalam pembangunan masyarakat;

 

10) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam pembangunan sumber daya manusia;

 

11)  Peningkatan dan pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;

 

12)  Peningkatan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana dan perwujudan keluarga sejahtera;

 

 
 

Berdasarkan berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta berakhlak mulia, yang ditunjang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, memiliki jati diri yang kuat dan mandiri dan mampu bersaing serta memiliki kapabilitas dalam persaingan global, yang pencapaiannya melalui tahapan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

 

 

Tabel 21

Sasaran Pokok Pembangunan SDM Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005 – 2025

 

1.2 Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas 

 

 

 

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Perekonomian yang kuat dan berkualitas merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah.

 

Arah pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditujukan pada terciptanya perekonomian masyarakat yang maju. Untuk ini hendaknya dapat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang diwujudkan dari pemanfaatan potensi ekonomi daerah dari sektor-sektor yang merupakan sektor basis serta perwujudan peningkatan nilai tambah ekonomi yang dihasilkannya. Secara bertahap diharapkan terjadi pergeseran perekonomian daerah dari ketergantungan pada perekonomian yang bersifat primer (pertanian) menjadi perekonomian yang bersifat sekunder (industri). Oleh karenanya dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan perekonomian harus terarah terhadap tumbuh dan meningkatnya kegiatan agroindustri, disamping memacu tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan sektor jasa di daerah. Berdasarkan hal ini maka pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan pada :

 

 

 

1) Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing serta memiliki keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah pedesaan dan perkotaan;

 

2) Tersedianya jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian yang terintegrasi serta jaringan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian daerah;

 

3)  Meningkatnya perekonomian yang ditandai oleh peningkatan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tumbuh dan berkembangnya investasi dan penanaman modal di daerah, meningkatnya nilai ekspor produk daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dalam menunjang kegiatan industri kecil di daerah;

 

4) Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat;

 

5)  Terpenuhinya penunjang perkembangan ekonomi melalui regulasi yang efektif, sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna, dan jaringan distribusi yang efektif.

 

6) Pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada :

 

a.Pengembangan teknologi budidaya dan manajemen produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak;

 

b.Peningkatan produksi pertanian melalui perluasan kawasan lahan pertanian dan intensifikasi lahan;

 

c.Pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan;

 

d.Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian seperti pengembangan beras organik;

 

e. Peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat;

 

7) Pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada

 

a.Peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan;

 

b.Pembangunan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen;

 

c.      Peningkatan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah;

 

d.Pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang mampu memiliki daya saing di pasaran;

 

e.Peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar;

 

f.   Peningkatan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah

 

8)  Pembangunan sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan objek pariwisata lokal yang bersinergi dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah

 

9)  Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta peningkatan terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

 

 

 

Berdasarkan berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah terciptanya struktur ekonomi yang kuat, pertumbuhan yang tinggi dan stabil, mampu bersaing dalam percaturan perekonomian global, ketermanfaatan potensi ekonomi lokal baik sumberdaya fisik maupun non fisik yang dapat menyerap dan menciptakan lapangan kerja, pengembangan dunia usaha yang efisien yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, yang pencapaiannya melalui tahapan sebagaimana terlihat pada tabel 22 dan tabel 23 berikut.

 

Tabel 22

 PDRB Per Sektor Kab. Hulu Sungai Utara 2005-2025 (Rp juta)

 

  Catatan ; Nilai PDRB diambil dari rencana pertumbuhan persektor 

 
      Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun awal perencanaan jumlah pendapatan regional bruto di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar Rp. 665.329.000.000,- meningkat menjadi Rp. 735.480.000.000,- di tahun 2007. Pada tahun 2012 yang merupakan tahapan II rencana pembangunan jangka menengah daerah, pendapatan domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara diproyeksi sebesar Rp. 952.264.000.000,- kemudian meningkat menjadi Rp. 1.247.458.000.000,- pada tahapan ke III ditahun 2017, meningkat lagi menjadi Rp. 1.652.868.000.000,- di tahun 2022 atau tahapan ke IV, dan akhirnya pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke 2 dari tahapan V adalah sebesar Rp. 1.877.649. 000.000,-

 

Selanjutnya atas dasar upaya melakukan transformasi perekonomian daerah yakni meningkatkan peranan sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan, perbankan, dan jasa), serta mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor primer (pertanian) maka diproyeksikan struktur perekonomian yang terbentuk adalah terjadinya keseimbangan antara sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa.

 

Pertumbuhan ekonomi dan terciptanya struktur perekonomian yang berkualitas, akan berkorelasi dengan tercapainya berbagai sasaran indikator makro dan kesejahteraan di daerah. Tabel berikut menunjukkan proyeksi pencapaian dan sasaran terhadap berbagai indikator makro dan kesejahteraan sesuai tahapan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai dampak dari kondisi perekonomian di daerah.

 

Tabel 23

Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan

 Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025

 

Keterangan:

Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2012 kenaikan sebesar 0,80 % dihitung sejak tahun 2010 dengan patokan perhitungan data hasil sensus penduduk 2010 sebesar 209.037 jiwa

PDRB atas dasar harga berlaku diproyeksi dengan peningkatan pertumbuhan riil ditambah perkiraan inflasi sebesar 5 % / tahun.

 
 

1.3 Mengembangkan Prasarana dan Sarana Fisik Kewilayahan

 
 
Pembangunan bidang fisik dan prasarana kewilayahan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena berbagai prasarana infrastruktur kewilayahan merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial lainnya.

 
 

1.3.1 Pengembangan Prasarana dan Sarana

 

Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur perhubungan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pengairan (sumberdaya air dan irigasi), telekomunikasi, penyediaan permukiman layak huni serta sarana permukiman yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung dan menunjang peningkatan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat.

 

Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan jalan lingkar, pembangunan dan pengembangan fasilitas umum seperti pasar induk, rumah sakit guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian maka akan terwujud pengembangan wilayah yang ditandai dengan terbentuk wilayah konsentrik baru sebagai alternatif perluasan kota baru serta mengurangi tingkat kejenuhan (kongesti) Kota Amuntai.

 

Pembangunan dalam bidang infrastruktur kewilayahan ini diarahkan pada peningkatan daya dukung sarana dan prasarana agar mampu memberikan dukungan yang maksimal bagi kegiatan perekonomian masyarakat serta sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kewilayahan yang ada diikuti pengembangan infrastruktur yang baru yang sejalan dengan pengembangan wilayah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

 

Tabel 24

 Sasaran Pembangunan Prasarana & Prasarana

 

 

Guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang terjadi setiap tahun dan berdampak terjadinya kerusakan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial perlu adanya upaya yang terencana dan sistematis baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utaramerupakan banjir kiriman dan akibat pendangkalan sungai sebagai dampak tidak berfungsinya fungsi hidrologis wilayah hulu Sub DAS Balangan dan Tabalong, selain itu juga akibat dari berkurangnya daerah resapan di daerah atas (Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) dan di daerah bawah yaitu Kab. Hulu Sungai Utara itu sendiri. Dalam jangka pendek perlu perbaikan terhadap sistem drainase yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dampak dari banjir ini dapat lebih dikendalikan. Dalam jangka panjang perlu peranan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kabupaten tetangga yang merupakan sumber penyebab terjadinya banjir untuk melakukan pengendalian dan pencegahan banjir.

 

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta mempercepat pembukaan wilayah yang belum tergarap perlu ditunjang dengan kebijakan yang mengarah pada relokasi penduduk dan ditetapkan pada suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman transmigrasi.

 

Makin tingginya tingkat kebutuhan lahan dan kawasan permukiman serta pengalokasian lahan untuk tujuan tertentu berpotensi menyebabkan terjadinya permasalahan dibidang pertanahan. Untuk menyikapi hal ini perlu diperhatikan peningkatan koordinasi terhadap lembaga terkait menyangkut permasalahan pertanahan di daerah.

 

Rencana pembangunan dermaga (pelabuhan) sungai nasional terletak di Babirik, Amuntai dan Paminggir dengan waktu perencanaan pada Tahapan II dan III. Disamping pelabuhan nasional juga terdapat beberapa pelabuhan lokal yang perlu ditingkatkan kondisinya.

 

Peningkatan terhadap pelabuhan lokal dilakukan sepanjang waktu perencanaan yaitu dari Tahapan I sampai Tahapan V. Dermaga lokal yang perlu ditingkatkan yaitu:

 

1) Dermaga Alabio, Kecamatan Sei Pandan

 

2) Dermaga Benua lima, Kecamatan Amuntai Tengah

 

3) Dermaga Pasar Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah

 

4) Dermaga Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan

 

5) Dermaga Haur Gading, Kecamatan Haur Gading.

 

 

 

Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam aspek perekonomian dan kegiatan sosial lainnya semakin menuntut ketersediaan dan pelayanan pada sektor perhubungan darat. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mobilitas darat yang semakin meningkat ini perlu ditunjang dengan keberadaan terminal yang representatif. Kedepan perlu adanya peningkatan terminal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

 

Tabel 25

 Rencana Peningkatan Terminal

 

 

1.3.2 Pengembangan Wilayah

 

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terarah pada ditetapkannya beberapa perkotaan yang ada ke dalam kategori Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

 

Dalam RTRW Nasional kota Amuntai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan kota Alabio ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Adapun dalam kapasitas kewenangan RT RW Kabupaten yakni menetapkan beberapa perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), maka secara berurutan ordo perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

 

1. PKW : Amuntai

 

2. PKL : Alabio

 

3. PPK : Sungai Pandan, Telaga Silaba, dan Danau Panggang.

 

4. PPL : Paminggir, Babirik, Sungai Tabukan, Banua Hanyar, Banjang, Teluk Daun, Sungai Turak dan Haur Gading.

 
 

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, maka dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan Kota Amuntai dengan pertimbangan merupakan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

 

1. Ruang Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

 

Sebagaimana asas penataan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia serta arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditetapkan adanya hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 24.504,898 Ha. Tahap pengembangan berikutnya diarahkan pada pengurangan kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi area penggunaan lain (APL). Penambahan APL akan menambah khasanah pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memberi peluang untuk berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

 

2. Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan

 

Perluasan dan optimalisasi lahan untuk pengembangan tanaman pangan (beras) diarahkan pada kawasan pertanian lahan basah. Perluasan areal tanam tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan (mencetak sawah baru) dan peningkatan intensitas tanam. Sedangkan optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

 

Keberadaan areal pertanian lahan basah sampai dengan tahun 2010 tercatat seluas 26.144,57 Ha atau 38,82%, dari luas kawasan budidaya, sedangkan lahan cadangan yang direncanakan untuk pertanian lahan kering seluas 437,649 ha atau 0,65%. Mengingat keberadaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wilayah yang memiliki potensi pangan di Kalimantan Selatan, maka telah ditetapkan keberadaan lahan untuk pertanian lahan basah tidak boleh dirubah fungsinya menjadi fungsi lahan yang lain.

 

3. Ruang Kawasan Budidaya Perkebunan

 

Kawasan perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat dan kawasan kebun yang dikelola oleh swasta. Kawasan perkebunan yang dikelola oleh swasta berupa kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Banjang. Sedangkan rencana penambahan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di Amuntai Selatan dan Paminggir.

 

4. Ruang Kawasan Peternakan

 

Sejak lama Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dikenal sebagai sentra ternak itik dan ternak kerbau rawa. Ternak itik yang dikembangkan dan telah menjadi trade mark Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah itik Alabio yang dibudidayakan di daerah-daerah rawa lebak dengan pertimbangan ketersediaan pakan alami.

 

Penyebaran itik Alabio terdapat hampir di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun sentra peternakan itik Alabio khususnya terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan, Sungai Pandan dan Babirik. Selain itik Alabio, kerbau rawa juga menjadi kekayaan sumberdaya hayati yang penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

 

5. Ruang Kawasan Budidaya Perikanan

 

Kawasan perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar (tambak dan keramba) serta tangkapan (rawa dan sungai). Dengan keberadaan lahan rawa yang sangat luas meliputi danau dan sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga memungkinkan untuk dikembangkannya kawasan budidaya perikanan air tawar. Budidaya tambak dan keramba banyak dilakukan petani nelayan di sepanjang aliran Sungai Tabalong yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara, Haur Gading dan Amuntai Selatan, serta sungai-sungai kecil lainnya. Sedangkan potensi perikanan tangkap, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sumberdaya perikanan tangkap yang sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam.

 

Perikanan tangkap dilakukan diseluruh kawasan rawa dan danau yang sangat luas dan tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alat tangkap yang digunakan meliputi alat tangkap berupa jala dan pancing. Kelestarian sumberdaya perikanan disekitar rawa terlindungi oleh adanya Perda yang melarang penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan karena dapat memusnahkan ikan dari telur, anakan, hingga ikan dewasa.

 

Kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) ditetapkan di kecamatan Haur Gading sebagai minapolis dan kecamatan Banjang dan Amuntai Tengah sebagai hinterland. Selain meningkatkan pengembangan ikan introduksi (nila, patin dan mas) juga mengembangkan ikan lokal (gabus, betok, betutu, belut) dan lainnya

 

Kawasan konservasi dan reservaart perikanan dikembangkan pada daerah rawa monoton yang memiliki waktu genangan lama.

 

6. Ruang Kawasan Industri

 

Kegiatan Industri yang berkembang selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah jenis industri rumah tangga yang berkembang pada kawasan permukiman di berbagai wilayah yang sudah menjadi kawasan kegiatanindustri kerajinan. Beberapa hasil kerajinan yang dihasilkan dari Kabupaten HSU adalah kerajinan kayu dan rotan (lampit), purun, dan bordir. Wilayah pemasaran kerajinan ini tidak hanya sampai Kota Banjarmasin, namun juga mancanegara.

 

Kawasan industri rumahtangga ini (khusus kerajinan) dialokasikan di Desa Pelampitan (kota Amuntai), Desa Banyu Hirang, Desa Panyiuran (Kecamatan Amuntai Selatan), dan beberapa lokasi kerajinan bordir di kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara (kerajinan plastik), Haur Gading (kerajinan anyaman berupa tikar dan purun) dan Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan (Kerajinan sulaman bordir).

 

Keberadaan sentra ini hendaknya didukung oleh adanya sarana dan prasarana khususnya untuk distribusi barang. Selain sentra industri kerajinan rumah tangga juga direncanakan alternatif adanya pabrik pengolahan kelapa sawit yang terletak di wilayah Paminggir yang berdekatan dengan rencana pelabuhan, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam alur distribusi barang.

 

7. Ruang Kawasan Pariwisata

 

Obyek wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi wisata sejarah, religi, agrowisata, dan tempat-tempat hiburan. Kawasan pariwisata diarahkan pada optimalisasi objek-objek wisata yang terdapat di Hulu Sungai Utara serta pemanfaatan rawa sebagai potensi objek pariwisata.

 

Atraksi kerbau rawa yang terdapat di Desa Bararawa kecamatan Paminggir diharapkan dapat menjadi salah satu obyek pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara, selain wisata belanja (kerajinan rumah tangga) dan wisata kuliner. Pariwisata yang dikembangkan masih skala lokal, yang diperuntukkan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan sekitarnya.

 

Situs Candi Agung yang terletak di desa Sungai Malang kecamatan Amuntai Tengah merupakan obyek pariwisata yang dapat ditingkatkan. Selain itu untuk wisata religi terdapat obyek wisata mesjid tua Sungai Banar sebagai tempat wisata bersejarah yang sering dikunjungi masyrakat, baik masyarakat Hulu Sungai Utara sendiri maupun pendatang dari luar daerah; selain obyek wisata bersejarah lainnya seperti masjid Besar dan Kubah Kramat Datu Hj. Fatimah.

 

8. Ruang Kawasan Permukiman

 

Penentuan rencana peruntukkan perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disesuaikan dengan arahan rencana distribusi penduduk guna mencapai pemerataan pembangunan. Selain hal tersebut dalam rangka melaksanakan program pemerintah yang menetapkan wilayah Kalimantan sebagai daerah transmigrasi, maka perencanaan lahan transmigrasi ditetapkan menggunakan lahan bergambut yang tidak potensial.

 

Arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

 

1.    Rencana arahan persebaran penduduk dan pengembangan perumahan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang daya tarik terhadap penduduk untuk tinggal di wilayah yang ditetapkan.

 

2. Pemerataan perkembangan infrastruktur kependudukan dan infrastruktur penunjang permukiman yang terencana guna dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga tidak terjadi akumulasi kepadatan penduduk dan permukiman pada masa-masa mendatang.

 

3.    Penambahan dan pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan sistem pengembangan permukiman yang terintergrasi dengan pengembangan wilayah, jalan lingkar, dan berbagai sarana penunjang lainnya.

 

 

1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Ketertiban

 

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diarahkan pada upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan otonomi daerah serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di daerah.

 

Pembangunan jangka panjang pada bidang keamanan dan ketertiban ditujukan pada peningkatan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dicapai melalui penerapan sistem keamanan terpadu dengan mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat serta berbagai komponen lainnya yang terkait.

 

Penataan peran pemerintah terkait kehidupan politik diarahkan pada pembentukkan kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan politik. Penyempurnaan struktur politik diarahkan pada proses pelembagaan demokrasi, promosi dan sosialisasi demokrasi, penataan hubungan kelembagaan politik dan pemerintah serta masyarakat. Selain itu pengembangan budaya politik diarahkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis, dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), nilai-nilai kesamaan termasuk di dalamnya nilai-nilai kesetaraan gender, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik melalui berbagai wacana, media dan dialog guna meningkatkan kesadaran atas pentingnya memelihara persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan bidang pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban di Kab. Hulu Sungai Utara diarahkan pada :

 

1) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas pemerintahan di daerah yang dapat menciptakan optimalisasi pelayanan publik;

 

2) Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh komponen masyarakat;

 

3) Meningkatnya pengelolaan data dan statistik sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

 

4) Meningkatnya partisipasi masyarakat secara sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis dan beretika;

 

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati produk-produk hukum;

 

6) Meningkatnya penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berperan besar untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum;

 

Berdasarkan arah kebijakan di atas maka sasaran pokok pada bidang pemerintahan ditunjukkan dengan terwujudnya pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari good governance, ditunjang oleh keberadaan aparatur yang profesional yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima, penegakkan hukum secara konsekwen, dan terlaksananya proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.

 

1.5 Mengelola dan melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan

 

Lingkungan hidup yang asri dan lestari serta pemanfaatan sumberdaya alam yang terkendali berkorelasi dengan terpeliharanya kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya daya dukung lingkungan sangat perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Guna tercapainya keadaan ini maka dalam upaya mengelola dan melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkelanjutan, ditempuh berbagai kebijakan yang mengarah pada :

 

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;

 

2)  Pemulihan kualitas lingkungan permukiman, penataan kawasan-kawasan kumuh, perlindungan dan pemeliharaan daerah resapan air, penataan lingkungan dan kebersihan kawasan perkotaan, penanggulangan banjir dan penanganan kawasan rawan banjir;

 

3) Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang disesuaikan dengan daya tampung dalam satu kesatuan ruang;

 

4)  Penataan ruang yang dilaksanakan secara terarah guna mewujudkan penataan ruang yang serasi dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya, dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

 

5)  Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terarah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memperkuat sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan, serta memperkuat kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya air dan kawasan lindung;

 

6) Pemulihan ekosistem kawasan lindung, pelestarian fungsi kawasan lindung, yang diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung demi terjaganya keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumberdaya ekonomi kawasan;

           

            Berdasarkan arah kebijakan di atas maka sasaran pokok pada aspek lingkungan hidup ditunjukkan oleh keberadaan lingkungan yang stabil dan lestari, baik sumberdaya hayati dan sumberdaya alam berupa hamparan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan berbagai kaidah kelestarian dan ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.

 
 

2. TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah maka perlu ditempuh arah kebijakan pembangunan daerah yang dalam setiap tahapan terdapat indikator keberhasilan.

 

Tahapan pertama ( 2005 – 2007 ) :

 

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

 

- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui penataan kebutuhan pelayanan dasar yang bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat yang ditandai antara lain dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal.

 

- Terlaksananya pembangunan sumberdaya manusia yang religius, berbudaya berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya

 

pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari, berkembangnya peran masyarakat dalam peningkatan kerukunan beragama, peningkatan peran pemuda, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pemampuan kelembagaan di masyarakat.

 

- Tumbuhnya sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier secara bersama-sama dengan bertumpu pada sektor primer sebagai basis perekonomian daerah.

 

- Terlaksananya pembangunan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian secara bertahap serta perluasan jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.

 

- Meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja dengan dirintisnya investasi dan penanaman modal di daerah.

 

- Tersedianya pangan bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan terjaminnya keamanan pangan.

 

- Tumbuhnya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, ketersediaan sumberdaya manusia, rintisan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.

 

- Terbangunnya sektor pertanian yang mengarah pada penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui perluasan lahan pertanian; penumbuhan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan.

 

- Terbangunnya sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; penumbuhan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) dengan memperhatikan aspek permintaan pasar; penumbuhan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar; fasilitasi akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.

 

- Tumbuhnya sektor pariwisata diarahkan pada penggalian potensi objek pariwisata lokal yang didukung oleh penumbuhan industri kecil dan menengah.

 

- Terbangunnya ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja melalui pengembangan pertanian dan penumbuhan sektor industri dan jasa.

 

- Dalam rangka mendorong penguatan perekonomian daerah yang mantap maka perlu adanya pembangunan infrastruktur dan

 

tersedianya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemanfaatan transportasi sungai. Demikian juga dalam rangka mengantisipasi perkembangan penduduk harus ditunjang dengan pemenuhan air bersih, air baku, ketersediaan energi listrik dalam kebutuhan perumahan dan permukiman.

 

- Tertatanya sistem pemerintahan dalam konsep Good Governance, peningkatan pelaksanaan pemerintahan daerah, persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

 

- Termanfaatkannya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lestari dan berkelanjutan

 

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

 

- Terlaksananya pembuatan dan sosialisasi berbagai produk peraturan hukum terkait pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

 

Tahapan kedua ( 2008 – 2012 ) :

 

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

 

- Tuntasnya penataan kerangka dasar kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan pelayanan dasar yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ditandai antara lain dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya derajat kesehataan, menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal.

 

- Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius, berbudaya, yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari, maka dikembangkan peran masyarakat dalam peningkatan kerukunan beragama, pengembangan peran serta pemuda, pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pemampuan kelembagaan di masyarakat.

 

- Makin menguatnya peran sektor primer sebagai penyedia bahan baku bagi sektor sekunder yang ditunjang oleh penguatan sektor sekunder dan sektor tersier disertai peningkatan nilai tambah dan daya saing ketiga sektor tersebut.

 

 

- Makin meluasnya penyediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.

 

- Meningkatnya dan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penyerapan tenaga kerja, mulai tumbuhnya investasi dan penanaman modal di daerah, dirintisnya penyediaan bahan baku dalam menunjang kegiatan industri kecil di daerah.

 

- Terwujudnya swasembada pangan.

 

- Tertatanya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.

 

- Terbangunnya sektor pertanian yang mengarah pada pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui perluasan lahan pertanian; penumbuhan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak melalui pengolahan hasil.

 

- Terbangunnya sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) dengan memperhatikan aspek permintaan pasar dan daya saing; penumbuhan dan pengembangan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar; peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.

 

- Tumbuhnya sektor pariwisata diarahkan pada penggalian dan pemantapan objek pariwisata lokal yang terkait dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah.

 

- Terbangunnya ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pertanian dan akselarasi penumbuhan sektor industri dan jasa.

 

- Terbangunnya infrastruktur daerah yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi darat dan sungai, peningkatan penyediaan air bersih, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber air baku, peningkatan pengembangan perumahan dan permukiman, pemenuhan energi, pengendalian banjir dan faktor penyebabnya.

 

 

- Terlaksananya pengembangan wilayah perkotaan / Amuntai Baru melalui penataan dan peningkatan infrastruktur jalan lingkar, penataan dan pembangunan kawasan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya.

 

- Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan kedinasan, kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif, kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah.

 

- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi; mensukseskan pemilihan umum legislatif 2009, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden 2009, pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur 2010, serta pemilihan langsung bupati dan wakil bupati 2012.

 

- Terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.

 

- Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan khususnya lingkungan sumberdaya hayati;

 

- Berkembangnya kelembagaan dan meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana,

 

- Terlaksananya penguatan perencanaan terkait penataan ruang sebagai payung kebijakan spasial dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup dan dampak yang terjadi.

 

Tahapan ketiga ( 2013 – 2017 ) :

 

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

 

- Terlaksananya pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki karakter sesuai dengan budaya dan kearipan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sebagai citra diri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia tersebut ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tersediannya serta adanya pemerataan akses kepada sarana dan prasana kebutuhan dasar disemua jenis dan tingkatan, meningkatnya derajad kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan meningkatnya kualitas kehidupan dan berkembangnya budaya dan tatanan sosial kemasyarakatan.

 

 

- Berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier disertai peningkatan nilai tambah dan daya saing yang didukung oleh makin mantapnya peran sektor primer dalam struktur perekonomian daerah.

 

- Tersedianya jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian yang terintegrasi serta jaringan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian daerah.

 

- Meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya investasi dan penanaman modal di daerah serta meningkatnya nilai ekspor produk daerah.

 

- Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang bertumpu pada keunggulan sumber daya bahan pangan lokal.

 

- Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penataan jaringan distribusi.

 

- Terlaksananya pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada pengembangan teknologi budidaya spesifik lokasi dan manajemen produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui perluasan kawasan lahan pertanian dan intensifikasi lahan; pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pengembangan pemasaran; peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat seperti pengembangan beras organik.

 

- Terlaksananya pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; peningkatan kuantitas dan kualitas serta pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) berkelanjutan yang berdaya saing dan responsif dengan permintaan pasar; peningkatan kompetensi dan daya saing koperasi; diversifikasi dan peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.

 

- Tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata yang diarahkan pada pengembangan objek pariwisata lokal yang bersinergi dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah.

 

 

- Terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing angkatan kerja.

 

- Terlaksananya pengembangan wilayah perkotaan / Amuntai Baru melalui penataan dan peningkatan infrastruktur jalan lingkar, penataan dan pembangunan kawasan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya.

 

- Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah baik perkotaan dan perdesaan yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, meningkatnya pemenuhan air bersih sebesar 70 % melalui perpipaan dan 30 % melalui non perpipaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan kawasan kumuh perkotaan, penataan dan pengendalian banjir serta dampaknya dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

 

- Terlaksananya pengembangan wilayah dalam rangka peningkatan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan.

 

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan; peningkatan pengelolaan administrasi pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta peningkatan kinerja aparatur yang memiliki kompetensi terhadap bidang pembangunan dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah.

 

- Terselenggaranya demokrasi yang sehat dalam kehidupan politik melalui kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap sistem demokrasi itu sendiri; terselenggaranya kehidupan politik yang berlandaskan pada azas saling menghargai terhadap keragaman pilihan politik masyarakat; terlaksananya pemilu legislatif 2014, pemilihan kepala negara 2014, pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015, dan pemilihan bupati dan wakil bupati 2017.

 

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, meningkatnya pengendalian terhadap kriminalitas, kenakalan remaja, penyakit masyarakat, dan penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika.

 

- Meningkatnya perkembangan pengelolaan sumberdaya alam dan lahan serta pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

 

 

 

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lahan serta pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lahan serta lingkungan hidup.

 

- Terpeliharanya fungsi resapan kawasan rawa dan keanekaragaman hayati.

 

- Terpeliharanya nilai ekonomis kawasan rawa dan kekhasan kawasan rawa yang dimiliki.

 

Tahapan keempat ( 2018 – 2022 ) :

 

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

 

- Meningkatnya pembangunan Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari peningkatan kualitas sosial dan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengejar ketertinggalan serta sejajar dengan rata-rata tingkat kesejahteraan di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk itu dikembangkan peran aktif masyarakat dan menumbuh kembangkan partisifatif yang lebih besar masyarakat dalam pembangunan sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang membaik ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan, pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efesien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, pertumbuhan penduduk yang mantap, menurunnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan antar kelompok masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, mantapnya kelembagaan serta mantapnya karekter sosial dan budaya masyarakat seperti gotong royong dan dan toleran terhadap keberagaman.

 

- Terjadinya transformasi perekonomian daerah yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan sektor tersier serta berkurangnya ketergantungan terhadap sektor primer.

 

- Berkembangnya jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta mudahnya akses komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.

 

- Berkembangnya perekonomian, meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, tumbuh dan berkembangnya investasi dan penanaman modal di daerah, meningkatnya nilai ekspor produk daerah.

 

- Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

 

- Berkembangnya penunjang perkembangan ekonomi berupa paket regulasi yang didukung ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas, teknologi tepat guna, dan jaringan distribusi.

 

- Terlaksananya pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada pengembangan teknologi budidaya dan manajemen yang dapat menjamin peningkatan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak yang tinggi dan berkelanjutan; peningkatan produksi pertanian intensifikasi pemanfaatan lahan; pemantapan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pengembangan pemasaran; peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat

 

- Terlaksananya pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; pembangunan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen; peningkatan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah; pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang mampu memiliki daya saing di pasaran; peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar; peningkatan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.

 

- Terlaksananya pembangunan sektor pariwisata yang diarahkan pada pengembangan objek pariwisata lokal yang bersinergi dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah.

 

- Terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta peningkatan terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

 

- Berkembangnya pembangunan infrastruktur wilayah baik perkotaan dan perdesaan yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, meningkatnya pemenuhan air bersih sebesar 80 % melalui perpipaan dan 20 % melalui non perpipaan, pengembangan kawasan permukiman dan kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, penataan dan pengendalian

 

banjir serta faktor penyebabnya, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan.

 

- Terlaksananya pengembangan wilayah dalam rangka peningkatan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan.

 

- Meningkatnya efektivitas sistem pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur yang berkompeten khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman, peningkatan sistem pelayanan publik serta mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja daerah.

 

- Tercapainya kehidupan demokrasi yang berkualitas; terselenggaranya sistem politik yang maju dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi; terselenggaranya proses pemilu legislatif dan eksekutif pada berbagai tingkatan secara demokratis.

 

- Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat; terselenggaranya kehidupan yang sesuai dengan norma HAM dan kesetaraan gender.

 

- Terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap di daerah, yang ditunjang dengan terjaganya daya dukung lingkungan serta fungsi konservasi kawasan rawa;

 

- Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam kawasan rawa yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang disertai oleh semakin tumbuhnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat;

 

- Menguatnya peranan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di daerah.

 

Tahapan kelima ( 2023 – 2024 ) :

 

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

 

- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin dari makin tingginya tingkat pendapatan masyarakat dan makin mantapnya kualitas sumberdaya manusia. Mantapnya kualitas sumberdaya manusia ditandai oleh sumberdaya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM), meningkatnya kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan (iptek) dengan manajemen pelayanan yang makin efesien dan efektif serta mudah diakses masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan, mantapnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dan makin mantapnya karekter sosial dan budaya masyarakat.

 

- Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, memiliki nilai tambah dan

 

berdaya saing serta memiliki keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah pedesaan dan perkotaan.

 

- Mantapnya ketersediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta meratanya akses komunikasi sebagai penunjang kegiatan perekonomian daerah.

 

- Meningkatnya perekonomian yang ditandai oleh peningkatan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, berkembangnya investasi dan penanaman modal di daerah, meningkatnya nilai ekspor produk daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dalam menunjang kegiatan industri kecil di daerah.

 

- Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat.

 

- Terpenuhinya penunjang perkembangan ekonomi melalui regulasi yang efektif, sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna, dan jaringan distribusi yang efektif.

 

- Terlaksananya Pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada pengembangan teknologi budidaya dan manajemen produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi pemanfaatan lahan; pemantapan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian; peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat.

 

- Mantapnya sektor industri, perdagangan dan koperasi yang mengarah pada optimalisasi nilai tambah, peningkatan kualitas produk, diversifikasi dan pengembangan produk primer dan sekunder, baik produk pertanian (agroindustri) maupun kerajinan serta pengembangan disain; pemantapan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar dan perubahan permintaan konsumen; peningkatan kuantitas dan kualitas serta pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang memiliki kompetensi dan daya saing; peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, perluasan dan pemantapan kemitraan, peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar; perluasan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.

 

- Terlaksananya pengembangan sektor pariwisata yang diarahkan pada pemantapan objek pariwisata lokal yang didukung oleh berkembangnya industri kecil dan menengah.

 

- Terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pemenuhan hak-hak pekerja, penguatan organisasi pekerja, serta peningkatan terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

 

- Terlaksananya pemantapan infrastruktur menyongsong Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sentra produksi, pusat jasa dan perdagangan yang ditandai dengan terbangunnya berbagai infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sosial lainnya yang ditunjang oleh tersedianya infrastruktur permukiman.

 

- Terlaksananya pemantapan wilayah perkotaan / Amuntai Baru melalui pemantapan infrastruktur jalan lingkar, kawasan permukiman, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya.

 

- Terselenggaranya otonomi daerah yang mantap, melalui terciptanya pemerintah daerah yang kuat dan berwibawa, efektif dan efisien, dan mampu untuk menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat di era globalisasi.

 

- Terselenggaranya kehidupan demokrasi yang ideal dan sehat dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat sehari-hari; terselenggaranya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa melalui proses pemilu yang bersih dan demokratis pada berbagai tingkatan pemerintahan.

 

- Terciptanya suasana aman dan damai melalui kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum

 

- Mantapnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

 

- Terjaganya berbagai fungsi yang dimiliki oleh lingkungan hidup termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, fungsi hidroorologis dan fungsi resapan kawasan rawa serta fungsi estetika yang dimiliki.


*Sumber RPJPD BAPEDA Kab. HSU